Konsumsi Pertalite Dibatasi, Anggaran Subsidi Energi RAPBN 2027 Justru Melonjak Rp 272,9 Triliun

Sorot Indonesia – Konsumsi pertalite dibatasi tapi anggaran subsidi energi RAPBN 2027 melonjak jadi Rp 272,9 triliun [titlebase] menjadi sorotan publik. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI resmi menyepakati alokasi subsidi energi dalam UU APBN 2027 sebesar Rp 261,5 triliun, turun Rp 11,44 triliun dari usulan awal Rp 272,94 triliun. Meski demikian, kebijakan pembatasan konsumsi pertalite menuai pertanyaan karena anggaran subsidi energi tetap membengkak dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi pertalite dibatasi tapi anggaran subsidi energi RAPBN 2027 melonjak jadi Rp 272,9 triliun [titlebase] mencerminkan kompleksitas pengelolaan energi nasional.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran subsidi energi tidak berarti perhatian terhadap masyarakat miskin berkurang. Menurutnya, pengurangan dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima subsidi agar lebih tepat sasaran. “Menyepakati penurunan sejumlah anggaran subsidi seperti minyak tanah, solar, dan LPG 3 kilogram tidak berarti perhatian kita terhadap rakyat miskin menurun,” ujar Said dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Viral Pengemudi Becak Masuk Desil 9, BPS Ubah Jadi Desil 3 Usai Cek Lapangan [titlebase]

B Berita

13 hari

Pembenahan data penerima subsidi dilakukan dengan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi yang selama ini dinilai belum optimal dirasakan kelompok masyarakat miskin. Said menjelaskan bahwa mereka yang berada di desil bawah cenderung kurang mendapat manfaat dari subsidi energi. Oleh sebab itu, penyempurnaan DTKS sebagai basis penerima subsidi akan terus dilakukan pemerintah. Konsumsi pertalite dibatasi tapi anggaran subsidi energi RAPBN 2027 melonjak jadi Rp 272,9 triliun [titlebase] menjadi bukti bahwa efisiensi anggaran masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Rincian Anggaran Subsidi Energi 2027

Dari total subsidi energi Rp 261,5 triliun, alokasi subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram mencapai Rp 131,39 triliun, turun dari sebelumnya Rp 143,84 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp 28,38 triliun dan subsidi LPG tabung 3 kilogram sebesar Rp 103,05 triliun. Sementara itu, subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp 130,11 triliun, terdiri atas subsidi tahun berjalan Rp 117,8 triliun dan kurang bayar tahun 2025 sebesar Rp 12,2 triliun.

Dari sisi volume, pemerintah dan DPR menyepakati volume BBM bersubsidi sebesar 19,56 juta kiloliter (KL), turun dari sebelumnya 20,09 juta KL. Volume tersebut terdiri atas minyak tanah sebesar 561 ribu KL, naik dari sebelumnya 539 ribu KL, serta minyak solar sebesar 19 juta KL, turun dari sebelumnya 19,56 juta KL. Sementara itu, volume LPG tabung 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta metrik ton (MT), turun dari sebelumnya 8,95 juta MT. Adapun besaran subsidi tetap untuk minyak solar ditetapkan sebesar Rp 1.000 per liter.

Pembatasan Pertalite dan Tantangan Subsidi Tepat Sasaran

Konsumsi pertalite dibatasi tapi anggaran subsidi energi RAPBN 2027 melonjak jadi Rp 272,9 triliun [titlebase] menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan energi. Pembatasan konsumsi pertalite seharusnya menekan kebutuhan subsidi, namun realitasnya anggaran justru naik. Pemerintah beralasan kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta volume konsumsi yang masih tinggi. Di sisi lain, pembenahan DTKS diharapkan mampu memastikan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Pengamat energi menilai bahwa pembatasan pertalite perlu diiringi dengan pengawasan ketat di lapangan. Tanpa pengawasan, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga di pasar gelap. Selain itu, transisi menuju energi terbarukan juga harus dipercepat agar ketergantungan pada BBM bersubsidi dapat dikurangi secara bertahap. Konsumsi pertalite dibatasi tapi anggaran subsidi energi RAPBN 2027 melonjak jadi Rp 272,9 triliun [titlebase] menjadi cerminan bahwa reformasi subsidi energi membutuhkan pendekatan menyeluruh, bukan sekadar pemangkasan anggaran.

Kesimpulan

Anggaran subsidi energi dalam APBN 2027 sebesar Rp 261,5 triliun memang lebih rendah dari usulan awal Rp 272,94 triliun. Namun, fakta bahwa konsumsi pertalite dibatasi tapi anggaran subsidi energi RAPBN 2027 melonjak jadi Rp 272,9 triliun [titlebase] menunjukkan bahwa persoalan subsidi energi tidak sederhana. Diperlukan perbaikan data penerima, pengawasan distribusi, dan diversifikasi energi agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah dan DPR berkomitmen menyempurnakan DTKS, namun keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyaluran subsidi.