Viral Pengemudi Becak Masuk Desil 9, BPS Ubah Jadi Desil 3 Usai Cek Lapangan [titlebase]

Sorot Indonesia – JAKARTA – Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan kisah viral pengemudi becak masuk desil 9, BPS ubah jadi desil 3 usai cek lapangan [titlebase]. Kisah ini bermula dari unggahan seorang pengemudi becak yang mengeluhkan status kesejahteraannya yang terdata dalam desil 9 atau kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Setelah dilakukan penelusuran langsung ke lapangan, Badan Pusat Statistik (BPS) akhirnya merevisi data tersebut dan menempatkannya ke desil 3. Perubahan ini menjadi sorotan publik karena dianggap menunjukkan pentingnya verifikasi data dalam program bantuan sosial.

Peristiwa viral pengemudi becak masuk desil 9, BPS ubah jadi desil 3 usai cek lapangan [titlebase] pertama kali mencuat ketika seorang pria paruh baya asal Jawa Tengah membagikan tangkapan layar data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang menunjukkan namanya terdaftar sebagai penerima desil 9. Padahal, pekerjaannya sebagai pengemudi becak hanya menghasilkan sekitar Rp1,5 juta per bulan. Ia mengaku heran karena justru tidak pernah menerima bantuan sosial seperti PKH atau BPNT. Unggahannya pun langsung ramai dikomentari warganet yang menilai sistem pendataan masih belum akurat.

Jokowi Siap Hadir di Sidang, Bawa Ijazah SD hingga S1 untuk Tepis Tuduhan Palsu

B Berita

87 hari

Menanggapi hal tersebut, pihak BPS bersama Dinas Sosial setempat melakukan kunjungan rumah dan wawancara mendalam. Hasilnya, ditemukan sejumlah kesalahan input data, seperti penghasilan yang tercatat jauh lebih tinggi dari kenyataan dan kepemilikan aset yang tidak sesuai. Setelah dilakukan perbaikan, status pengemudi becak tersebut resmi diubah dari desil 9 menjadi desil 3. “Kami melakukan verifikasi faktual untuk memastikan data yang ada benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” ujar perwakilan BPS dalam keterangan resminya.

Kasus viral pengemudi becak masuk desil 9, BPS ubah jadi desil 3 usai cek lapangan [titlebase] ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, sejumlah hoaks seputar data penerima bantuan dan BBM juga sempat meresahkan masyarakat. Misalnya, beredar kabar bahwa Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan menaikkan harga Pertalite mulai 26 September 2026. Kabar itu dipastikan hoaks oleh Tim Cek Fakta. Ada pula hoaks tentang SPBU yang dibakar massa, yang ternyata hanya rekaman lama yang diedit. Hoaks-hoaks semacam ini sering kali memanfaatkan keresahan publik terkait ekonomi.

Pengamat sosial menilai, revisi desil yang dilakukan BPS menunjukkan bahwa sistem pendataan terus diperbaiki. Namun, mereka juga mengingatkan agar masyarakat proaktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian data. “Jangan takut melapor. Data yang akurat adalah kunci penyaluran bantuan yang tepat sasaran,” kata sosiolog Universitas Indonesia, Rina Herawati. Ia menambahkan, kasus viral pengemudi becak masuk desil 9, BPS ubah jadi desil 3 usai cek lapangan [titlebase] bisa menjadi contoh bagaimana verifikasi lapangan mampu mengoreksi kesalahan administratif.

Di sisi lain, Kementerian Sosial mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat dapat mengecek status DTKS melalui aplikasi Cek Bansos atau datang ke kantor desa/kelurahan. Jika ada perbedaan data, mereka bisa mengajukan sanggahan dengan melampirkan bukti pendukung. Proses ini penting agar penyaluran bantuan seperti BLT, PKH, dan BPNT benar-benar diterima oleh yang berhak.

Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan jika Anda menemukan ketidaksesuaian data:

• Datang ke kantor desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan KK.
• Isi formulir sanggahan data DTKS.
• Lampirkan bukti pendukung, seperti slip gaji atau surat keterangan penghasilan.
• Tunggu verifikasi dari petugas dinas sosial.
• Cek berkala status melalui aplikasi Cek Bansos.

Kisah viral pengemudi becak masuk desil 9, BPS ubah jadi desil 3 usai cek lapangan [titlebase] menjadi pelajaran berharga bahwa akurasi data sangat menentukan keadilan sosial. Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem, sementara masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan. Dengan begitu, bantuan sosial dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Ke depannya, BPS berencana meningkatkan frekuensi verifikasi lapangan, terutama di daerah-daerah dengan angka kemiskinan tinggi. Mereka juga akan menggandeng pemerintah desa untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa. Masyarakat pun diimbau untuk selalu waspada terhadap hoaks yang berkaitan dengan data kesejahteraan dan bantuan sosial, karena informasi yang salah bisa merugikan banyak pihak.