Saksi Cabut BAP Soal Eks Menag Yaqut Lakukan Kamuflase di Tengah Pansus Haji DPR, Kuasa Hukum Kecewa Dua Saksi DPR Absen

Sorot Indonesia – JAKARTA – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/9/2026), kembali menyita perhatian. Isu Saksi cabut BAP soal eks Menag Yaqut lakukan kamuflase di tengah Pansus Haji DPR mencuat setelah kuasa hukum Yaqut Cholil Qoumas, Mellisa Anggraini, mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran dua saksi penting dari unsur DPR. Padahal, kehadiran mereka dinilai krusial untuk membantah tudingan bahwa kliennya melakukan suap kepada Pansus Haji DPR.

Mellisa menyatakan bahwa pihaknya telah menerima daftar empat saksi yang seharusnya hadir dalam persidangan. Namun, dua saksi yang berasal dari Komisi VIII dan pihak yang dapat memberikan keterangan mengenai pansus justru tidak hadir. “Itu yang kami paling kecewakan hari ini. Karena kami diberikan empat list nama saksi yang harusnya hari ini hadir, dua di antaranya tidak hadir dan itu dari unsur Komisi VIII dan dari orang yang akan menerangkan terkait dengan pansus,” kata Mellisa di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Kasus Intimidasi Dokter Icha Naik Penyidikan, Polda NTT Periksa Puluhan Saksi dan Ahli

B Berita

82 hari

Dalam perkara ini, empat pihak berstatus sebagai terdakwa, yaitu Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba. Selain itu, dua terdakwa lainnya ialah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex. Jaksa membeberkan rincian kerugian negara yang mencapai Rp622 miliar serta aliran dana yang diterima para terdakwa dan sejumlah pihak terkait.

Mellisa menegaskan bahwa isu Saksi cabut BAP soal eks Menag Yaqut lakukan kamuflase di tengah Pansus Haji DPR sengaja dibangun untuk menyerang kliennya. Ia berharap saksi yang mengetahui langsung proses pembahasan di Komisi VIII dan pansus dapat dihadirkan di persidangan. “Yang kami harapkan, saksi yang berkaitan dengan pansus, terkait dengan Komisi VIII itu dihadirkan,” tandas Mellisa. Menurutnya, tanpa kehadiran saksi tersebut, sulit untuk membuktikan bahwa Yaqut tidak melakukan pelanggaran dalam rapat tanggal 27 November yang selalu dituduhkan.

Kekecewaan kuasa hukum ini semakin menguatkan narasi bahwa ada upaya untuk mengaburkan fakta di balik Saksi cabut BAP soal eks Menag Yaqut lakukan kamuflase di tengah Pansus Haji DPR. Pasalnya, dalam beberapa persidangan sebelumnya, sempat mencuat informasi bahwa sejumlah saksi mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) mereka. Pencabutan BAP ini diduga terkait dengan tekanan atau kepentingan tertentu, terutama menjelang penetapan tersangka dan proses hukum yang menjerat Yaqut.

Pansus Haji DPR sendiri dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kuota haji dan pembagiannya. Dalam rapat-rapat pansus, terungkap sejumlah temuan yang mengarah pada keterlibatan oknum pejabat Kementerian Agama. Namun, kubu Yaqut membantah keras tudingan tersebut dan menilai bahwa proses di pansus telah dicemari oleh kepentingan politik. Mereka menilai bahwa isu Saksi cabut BAP soal eks Menag Yaqut lakukan kamuflase di tengah Pansus Haji DPR adalah bentuk kriminalisasi.

Majelis hakim yang memimpin persidangan belum memberikan komentar resmi terkait ketidakhadiran dua saksi tersebut. Jaksa penuntut umum juga belum menjelaskan alasan di balik absennya saksi dari unsur DPR. Namun, kuasa hukum Yaqut berencana mengajukan permohonan agar saksi-saksi kunci itu dipanggil paksa pada persidangan berikutnya. Mereka berargumen bahwa keterangan saksi DPR sangat diperlukan untuk mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan mantan menteri agama dan nilai kerugian negara yang fantastis. Selain itu, dinamika di dalam persidangan yang kerap diwarnai adu argumentasi antara jaksa dan kuasa hukum terdakwa menambah kompleksitas perkara. Publik berharap agar pengadilan dapat mengungkap siapa saja yang benar-benar bertanggung jawab atas dugaan korupsi haji ini, tanpa tebang pilih.

Di sisi lain, pengamat hukum menilai bahwa ketidakhadiran saksi dari DPR bisa menjadi bumerang bagi penuntut umum. Pasalnya, pembuktian dalam kasus korupsi harus didukung oleh alat bukti yang kuat, termasuk keterangan saksi yang relevan. Jika saksi kunci tidak dihadirkan, maka dakwaan terhadap Yaqut dan kawan-kawan berpotensi lemah di pengadilan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPR terkait absennya dua saksi tersebut. Sementara itu, sidang akan kembali digelar pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama dan pihak-pihak terkait lainnya. Kuasa hukum Yaqut berharap agar majelis hakim dapat memenuhi permintaan mereka untuk menghadirkan saksi dari Komisi VIII dan pansus, sehingga tudingan suap dan kamuflase dapat dibuktikan secara terang benderang.

Dengan perkembangan ini, publik semakin menanti apakah kebenaran akan terungkap atau justru semakin kabur. Yang jelas, isu Saksi cabut BAP soal eks Menag Yaqut lakukan kamuflase di tengah Pansus Haji DPR akan terus menjadi bahan perdebatan di ruang sidang dan di ruang publik. Semua mata kini tertuju pada Pengadilan Tipikor Jakarta, tempat di mana nasib para terdakwa dan masa depan penanganan kasus korupsi haji ditentukan.