Muktamar PBNU 2026: Jangan sampai jabatan dipersepsikan sebagai tameng kekuasaan

Sorot Indonesia – Muktamar PBNU 2026: Jangan sampai jabatan dipersepsikan sebagai tameng kekuasaan [titlebase] menjadi tema hangat menjelang perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan dilaksanakan pada 27 hingga 30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur. Berbagai suara dari tokoh dan aktivis NU mengemuka, menyerukan agar kepemimpinan di organisasi ini tidak terjebak dalam politik praktis yang bisa merusak integritas dan independensinya.

Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, menegaskan bahwa Ketua Umum PBNU seharusnya tidak dipilih melalui kontestasi suara secara langsung. Ia berpendapat, mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) lebih sesuai dengan tradisi syura dan karakter kepemimpinan NU. “Ketua Umum PBNU semestinya lahir dari syura, bukan dari kompetisi suara,” ujarnya, menekankan pentingnya pertimbangan ilmu, akhlak, dan kemaslahatan dalam menentukan pemimpin.

Gempa Hari Ini Guncang Sulawesi Tengah dan Aceh, Warga Terdampak Butuh Bantuan Segera

B Berita

118 hari

Di sisi lain, langkah PBNU untuk menerima konsesi tambang telah menuai kritik tajam dari sejumlah pengasuh pondok pesantren. KH Roy Murtadho, yang juga Ketua Partai Hijau, menyatakan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan jargon ‘Merawat Jagad, Membangun Peradaban’ yang sering digaungkan oleh kepemimpinan saat ini. Dalam sebuah diskusi, ia mengekspresikan kekecewaannya, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan industri tambang terhadap masyarakat dan lingkungan. “Saya berjumpa langsung dengan orang-orang korban tambang. Ini menyedihkan dan tidak sejalan dengan visi besar NU,” ungkapnya.

Menjelang Muktamar ke-35, banyak tokoh dan aktivis NU mendesak agar PBNU menjaga jarak dari politik praktis untuk memastikan integritas organisasi. Taufik Damas menegaskan, kepemimpinan mendatang harus independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. “NU tidak boleh menjadi juru bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa harus dibatasi,” tegasnya. Aktivis muda, Hatim Gazali, menambahkan bahwa calon pemimpin NU harus berakar dari tradisi pesantren dan tidak terafiliasi dengan partai politik.

Menurut KH Taufik, pemilihan Ketua Umum yang berlandaskan pada AHWA akan menjaga agar kepemimpinan NU tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika. Ini penting agar jabatan tidak dipersepsikan sebagai tameng kekuasaan, tetapi sebagai amanah untuk memajukan masyarakat. “Kepemimpinan dalam NU harus mencerminkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah dan tidak terjebak dalam politik praktis,” imbuhnya.

Dari informasi yang beredar, Muktamar ke-35 kali ini diprediksi akan berlangsung seru dengan sekitar enam hingga tujuh kandidat calon Ketua Umum yang akan meramaikan bursa. Ulil Abshar Abdalla, Ketua PBNU saat ini, menyatakan bahwa banyaknya kandidat memberikan alternatif bagi muktamirin untuk menentukan pilihan yang tepat. “Ini bagus karena muktamirin punya banyak pilihan,” katanya.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, Muktamar PBNU 2026: Jangan sampai jabatan dipersepsikan sebagai tameng kekuasaan [titlebase] menjadi penentu arah kepemimpinan NU di masa depan. Semua harapan tertumpu agar kepemimpinan baru yang akan terpilih dapat menjaga independensi organisasi, berpegang pada nilai-nilai moral, dan tetap dekat dengan masyarakat akar rumput.