Mahfud MD: Indonesia Bukan Negara Islam, Tapi Negara Islami yang Seharusnya Mengedepankan Prosedur

Sorot Indonesia – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengemukakan pendapatnya mengenai identitas negara Indonesia dalam konteks pendidikan dan pemerintahan. Dalam sebuah diskusi, Mahfud menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, namun merupakan negara islami yang menghormati nilai-nilai keislaman dalam bingkai kebangsaan.

Salah satu isu yang disoroti oleh Mahfud adalah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Universitas Republik Indonesia (URI) tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Mahfud mengkritik langkah tersebut karena pimpinan universitas sudah ditunjuk sebelum lembaga tersebut resmi berdiri. “Universitas itu didirikan dulu lembaganya. Ini lembaganya belum ada, tapi langsung ditunjuk gubernurnya,” ujarnya dalam sebuah video yang diunggah di YouTube pada 3 Agustus 2026.

Kepala Sekolah Menghadapi Tantangan Baru dengan Peluncuran Sekolah Rakyat dan MPLS 2026

B Berita

21 hari

Dia juga mempertanyakan penggunaan nomenklatur jabatan untuk pimpinan universitas yang disebut gubernur, padahal dalam peraturan, posisi itu seharusnya diisi oleh rektor. Mahfud menekankan pentingnya mengikuti prosedur dalam pembentukan universitas, termasuk adanya studi kelayakan, lahan yang memadai, serta fasilitas yang sesuai, seperti laboratorium dan gedung.

Mahfud MD juga menyinggung tentang hoaks yang mencatut namanya di media sosial, yang sering kali berisi informasi palsu mengenai bantuan sosial. Hoaks ini kerap mengaku bahwa Mahfud mengumumkan bantuan untuk masyarakat, padahal informasi tersebut tidak benar dan hanya manipulasi dari video lama. “Informasi yang disebarkan tidak sesuai dengan kenyataan,” tegas Mahfud.

Terkait dengan kritik dan kebebasan berpendapat, Mahfud MD menilai bahwa Presiden Prabowo cenderung tidak menyukai kritik. Dalam sebuah pernyataan, Mahfud mengungkapkan bahwa meskipun diakui sebagai negara demokrasi, pemerintah harusnya lebih terbuka terhadap kritik. “Kritik adalah bagian vital dari demokrasi,” ujarnya. Hal ini sejalan dengan pandangannya bahwa perbedaan pendapat harus disikapi dengan dialog dan argumentasi yang sehat.

Dalam konteks ini, Mahfud menyambut baik inisiatif pembentukan kabinet bayangan yang digagas oleh beberapa tokoh masyarakat sipil dan akademisi. Menurutnya, ini merupakan langkah positif untuk mengawasi kinerja pemerintah dan menawarkan alternatif kebijakan. “Kabinet bayangan ini berfungsi sebagai kontrol sosial yang kreatif dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan,” ungkap Mahfud.

Mahfud MD juga menekankan pentingnya pemahaman yang benar mengenai identitas Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai islami. Dalam pandangannya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi model negara yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan sistem pemerintahan yang demokratis. “Indonesia bukan negara Islam, tapi negara islami yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” katanya.

Dengan demikian, Mahfud MD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam mengawasi pemerintah. Ia percaya bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengawasan akan mampu mendorong pemerintah untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan transparan.