DPR RI Firman Soebagyo Minta Pemkab Tak Buru-buru Relokasi Pedagang Pasar Rembang, Ini Alasannya

Sorot Indonesia – Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti rencana relokasi pedagang Pasar Rembang. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Rembang, ia secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang untuk tidak terburu-buru melakukan pembongkaran gedung maupun pemindahan pedagang. Permintaan ini disampaikan karena belum adanya kepastian alokasi anggaran pembangunan pasar dari pemerintah pusat. Isu ini kemudian mencuat sebagai DPR RI Firman Soebagyo Minta Pemkab Tak Buru-buru Relokasi Pedagang Pasar Rembang, yang menjadi perhatian banyak pihak, terutama para pedagang yang mengandalkan penghasilan dari pasar tersebut.

Firman menjelaskan bahwa kepastian anggaran adalah hal utama yang harus dipastikan sebelum proses relokasi dimulai. “Pembangunan Pasar Rembang ini harus betul-betul ada kepastian, terutama anggarannya. Kalau anggarannya memang belum pasti, hendaknya jangan dibongkar dulu, jangan dipindahkan dulu,” ujar Firman di lokasi peninjauan. Ia juga menekankan bahwa skema relokasi sementara harus disiapkan secara matang, tidak boleh asal-asalan, dan wajib mampu menampung seluruh pedagang yang memiliki hak resmi berjualan.

Oegroseno Tak Terima Pujian Habiburokhman kepada Listyo Sigit: Siapa Kapolri Terbaik Sejati?

B Berita

119 hari

Dalam peninjauan tersebut, Firman mengaku menerima banyak keluhan dari para pedagang terkait ketidakpastian rencana relokasi. Para pedagang khawatir kehilangan tempat usaha dan penghasilan jika pasar dibongkar sebelum ada lokasi penampungan yang layak. Menurut Firman, ada dua persoalan krusial yang harus diantisipasi pemerintah daerah. Pertama, lokasi penampungan sementara harus benar-benar cukup untuk menampung semua pedagang eksisting tanpa ada yang tereliminasi. Kedua, pembongkaran pasar tanpa kepastian dana pembangunan akan memicu masalah baru, seperti konflik sosial dan penurunan ekonomi lokal.

Firman juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan para pedagang. Ia mendesak agar Pemkab Rembang melibatkan perwakilan pedagang dalam setiap pengambilan keputusan terkait relokasi. “Jangan sampai pedagang hanya menjadi objek pembangunan. Mereka harus dilibatkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan,” tegasnya. Hal ini sejalan dengan aspirasi yang ia terima langsung dari para pedagang yang menginginkan kejelasan nasib usaha mereka.

Selain meninjau Pasar Rembang, dalam kunjungan kerja tersebut Firman juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) kepada kelompok tani setempat. Bantuan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk mendukung sektor pertanian di daerah pemilihannya. Meski demikian, perhatiannya terhadap masalah relokasi pasar tetap menjadi sorotan utama, mengingat dampaknya yang luas bagi perekonomian masyarakat Rembang.

Menanggapi permintaan Firman, Pemkab Rembang belum memberikan pernyataan resmi. Namun, beberapa sumber di lingkungan pemerintah daerah menyatakan bahwa proses relokasi masih dalam tahap kajian. Mereka berjanji akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari DPR RI. Meski demikian, para pedagang berharap ada kepastian segera, karena ketidakpastian yang berkepanjangan dapat menghambat aktivitas jual beli dan menurunkan pendapatan mereka.

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa permintaan DPR RI Firman Soebagyo Minta Pemkab Tak Buru-buru Relokasi Pedagang Pasar Rembang merupakan langkah yang tepat. Menurut mereka, pembangunan pasar seharusnya didahulukan sebelum relokasi dilakukan, sehingga pedagang tidak dirugikan. “Jika pasar dibangun terlebih dahulu, maka pedagang bisa langsung pindah ke lokasi baru tanpa harus mengalami penurunan omzet yang signifikan,” ujar seorang pengamat. Ia juga menambahkan bahwa kepastian anggaran adalah kunci agar proyek pembangunan pasar tidak mangkrak.

Lebih lanjut, Firman berjanji akan memperjuangkan alokasi anggaran pembangunan Pasar Rembang di tingkat pusat. Ia akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Keuangan untuk memastikan dana yang dibutuhkan tersedia. “Saya akan kawal ini sampai tuntas. Jangan sampai pedagang menjadi korban dari ketidakpastian,” pungkasnya. Komitmen ini disambut baik oleh para pedagang yang berharap ada solusi terbaik bagi semua pihak.

Dalam konteks pembangunan daerah, relokasi pasar memang seringkali menjadi isu sensitif. Diperlukan perencanaan yang matang, transparansi, dan partisipasi publik agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa relokasi yang terburu-buru tanpa persiapan matang justru menimbulkan masalah baru, seperti pedagang yang kehilangan pelanggan, meningkatnya pengangguran, dan penurunan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, seruan DPR RI Firman Soebagyo Minta Pemkab Tak Buru-buru Relokasi Pedagang Pasar Rembang patut menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Sebagai kesimpulan, langkah Firman Soebagyo dalam mengadvokasi kepentingan pedagang Pasar Rembang patut diapresiasi. Ia tidak hanya menyampaikan aspirasi, tetapi juga mendorong adanya kepastian anggaran dan perencanaan yang matang. Pemerintah Kabupaten Rembang diharapkan dapat menindaklanjuti permintaan ini dengan bijak, sehingga relokasi dapat berjalan lancar tanpa merugikan para pedagang. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi menjadi tujuan utama yang harus diutamakan.