DPR Menolak Wacana SPP SMA-SMK di Jabar: Biaya Pendidikan Jangan Bebankan Rakyat

Sorot Indonesia – Jakarta, VIVA – DPR soal SPP SMA-SMK: Biaya pendidikan jangan bebankan rakyat [titlebase] menjadi sorotan utama di kalangan anggota legislatif. Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad, menegaskan penolakan terhadap wacana pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi kemunduran bagi upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan yang gratis dan berkualitas bagi seluruh warga negara.

Dalam pernyataannya kepada wartawan pada tanggal 19 Juli 2026, Habib menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara. “Negara harus terus berupaya menghadirkan pendidikan yang gratis dan berkualitas. Jangan sampai kita justru mundur dengan mengembalikan beban biaya pendidikan kepada masyarakat,” ujarnya. Dia juga mengingatkan bahwa banyak keluarga memilih untuk menyekolahkan anak mereka di SMA Negeri karena pertimbangan biaya yang lebih ringan, bahkan gratis.

Pelantikan 31 ASN Kemenag Demak Tingkatkan Profesionalisme Layanan Publik

B Berita

36 hari

Habib menegaskan pentingnya pemerintah provinsi untuk memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung operasional sekolah. Ia mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengambil tindakan dalam mengatasi masalah pendanaan yang dihadapi oleh sekolah-sekolah di Jawa Barat.

Wacana ini muncul di tengah pembahasan di DPRD Jawa Barat yang merencanakan penerapan SPP bagi siswa dari keluarga dengan kategori desil 6 hingga 10, sementara siswa dari keluarga desil 1 sampai 5 akan tetap dibebaskan dari biaya pendidikan. Namun, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan bahwa kebijakan ini harus dikaji secara matang untuk memastikan bahwa tidak ada siswa dari keluarga kurang mampu yang terbebani oleh biaya pendidikan.

“Kebijakan tersebut harus didasarkan pada kajian yang matang, transparan, dan berkeadilan. Masyarakat perlu melihat bahwa kontribusi tersebut benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan fasilitas pendidikan,” ungkap Lalu. Ia juga menekankan pentingnya penetapan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan kesenjangan di antara siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menambahkan bahwa rencana pemberlakuan SPP masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Meskipun ada kebutuhan untuk menambah anggaran guna meningkatkan kualitas pendidikan, ia menegaskan bahwa keputusan untuk menerapkan SPP harus dilakukan dengan hati-hati.

Sementara itu, masyarakat diharapkan dapat menyampaikan pendapat mereka terkait wacana ini. Beberapa orang tua siswa mengungkapkan kekhawatiran bahwa biaya tambahan ini akan memberatkan mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-pandemi.

DPR soal SPP SMA-SMK: Biaya pendidikan jangan bebankan rakyat [titlebase] menjadi isu penting yang perlu direspons secara cepat oleh pemerintah agar akses pendidikan tetap terjaga untuk semua lapisan masyarakat. Dengan adanya dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan solusi yang tepat dapat ditemukan untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas.