Kelakar Bahlil: Tinjau RKAB Perusahaan yang Tak Gunakan B50

Sorot Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia baru-baru ini mengeluarkan pernyataan yang menggugah perhatian banyak pihak. Dalam peluncuran program mandatori B50, Bahlil mengekspresikan keprihatinannya terhadap perusahaan-perusahaan yang enggan menggunakan biodiesel B50, mengancam akan meninjau kembali Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mereka. Kelakar Bahlil, ancam tinjau RKAB perusahaan yang tak menggunakan B50 [titlebase], jelas menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada acara peluncuran di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek. Menurut Bahlil, awalnya banyak pelaku usaha di sektor pertambangan yang menolak menggunakan B50 dengan alasan harga yang dianggap lebih mahal. Namun, ia menegaskan bahwa penggunaan B50 adalah langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan mendorong penggunaan sumber daya domestik.

Purbaya: Tidak Ada Penyegelan Perusahaan Kooperatif, Sumaco Sebut Perkembangan Baru di Sektor Pertambangan

B Berita

27 hari

“Awalnya pengusaha-pengusaha ini, nggak mau pakai karena harganya katanya mahal. Saya sudah bilang kalau kalian enggak pakai B50, RKAB-nya saya tinjau. Jadi supaya tidak ada alasan-alasan. Ini harus kita pakai produk dalam negeri, jangan asing-asing terus,” ungkap Bahlil sambil bercanda, namun dengan nada tegas.

Bahlil juga menjelaskan bahwa B50 bukan sekadar campuran bahan bakar fosil dengan bahan bakar nabati, melainkan simbol keberanian pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya domestik. Saat ini, penggunaan B50 sudah mencapai 56 persen dari total solar yang beroperasi, dan dalam waktu dekat, semua kendaraan dan mesin di sektor pertambangan diharapkan sudah beralih sepenuhnya ke B50.

Selain itu, Bahlil mengumumkan bahwa pemerintah juga sedang mempersiapkan program mandatori etanol untuk bahan bakar bensin yang direncanakan mulai diterapkan pada tahun 2027. Pada tahap awal, kadar campuran etanol ditargetkan sebesar 10 hingga 20 persen, dengan bahan baku yang berasal dari tebu, singkong, dan jagung. Pengembangan program ini melibatkan beberapa pihak, termasuk Danantara, Pertamina, dan sektor swasta.

Bahlil menjelaskan bahwa keputusan untuk mewajibkan penggunaan B50 di sektor pertambangan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi alasan bagi pengusaha untuk mengabaikan kebijakan pemerintah. “Jadi ini harus kita pakai produk dalam negeri,” tegasnya. Ia menambahkan, pengunaan B50 tidak hanya akan mengurangi pengeluaran devisa negara, namun juga memperkuat ketahanan energi nasional.

Dengan kebijakan ini, diharapkan perusahaan-perusahaan di sektor pertambangan dapat lebih mendukung program pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor. Kelakar Bahlil, ancam tinjau RKAB perusahaan yang tak menggunakan B50 [titlebase] bukan hanya sekadar ancaman, tetapi juga sebuah panggilan untuk tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan ekonomi nasional.

Dengan demikian, peluncuran program mandatori B50 ini diharapkan tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan energi terbarukan di seluruh sektor industri.