Sorot Indonesia – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi geser anggaran Dinas Pendidikan untuk biayai puluhan ribu siswa swasta [titlebase] dalam upaya menanggulangi masalah pendidikan di wilayahnya. Dengan keterbatasan kapasitas sekolah negeri, Dedi Mulyadi menghadapi dilema besar saat ratusan ribu siswa dari keluarga miskin terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka setelah tidak lolos dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Dalam upaya untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah, Pemprov Jawa Barat menjalin kerja sama dengan lebih dari seribu sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Namun, langkah ini memunculkan pertanyaan di kalangan DPRD Jawa Barat mengenai pergeseran anggaran yang akan digunakan untuk mendanai program tersebut. Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik agar tidak mengorbankan beasiswa bagi siswa miskin yang telah diatur dalam APBD 2026.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pergeseran anggaran ini merupakan langkah darurat. Ia mengusulkan untuk menunda pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang belum memiliki legalitas lahan untuk membebaskan dana yang diperlukan. “Kami sudah menyiapkan skema stimulus fiskal berupa bantuan biaya pendidikan sebesar Rp2,7 juta per siswa pada tahun pertama bagi sekolah swasta yang bersedia menampung siswa miskin,” ungkapnya.
Namun, tantangan nyata muncul ketika beberapa yayasan sekolah swasta menunjukkan keberatan untuk menerima tawaran kerja sama ini. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kolaborasi antara Pemprov dan sektor swasta adalah kunci untuk memutus rantai putus sekolah. “Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau,” tambahnya.
Kondisi ini memaksa Dedi untuk mendesak manajemen sekolah swasta agar melonggarkan ego sektoral dan membuka akses pendidikan bagi siswa dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Ia menegaskan, tanpa adanya intervensi dari sekolah swasta, anak-anak dari keluarga tidak mampu yang gagal menembus sekolah negeri akan kehilangan kesempatan pendidikan mereka.
Dari hasil pemetaan sosiologis Pemprov, diketahui bahwa masyarakat dari kelompok ekonomi mampu cenderung memilih sekolah swasta secara mandiri. Sementara itu, siswa yang memenuhi kriteria SPMB 2026 akan didistribusikan ke sekolah negeri yang ada. Oleh karena itu, diharapkan sisa kuota di sekolah swasta mitra dapat diprioritaskan untuk menampung siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam langkah proaktifnya, Dedi Mulyadi juga mengumumkan akan menanggung biaya pengobatan bagi perempuan korban penyiksaan yang baru-baru ini viral di Bandung, sebagai bukti komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upayanya untuk memastikan seluruh anak dari keluarga rentan mendapatkan hak pendidikan yang setara dan tidak terhambat oleh keterbatasan ekonomi.
Dengan berbagai langkah ini, Dedi Mulyadi berharap bahwa semua siswa, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung, dapat tetap melanjutkan pendidikan mereka tanpa terhambat oleh faktor finansial. Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
