Sorot Indonesia – Peran strategis wakil kepala badan gizi nasional kembali menjadi sorotan publik ketika Badan Gizi Nasional (BGN) menuntaskan aktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur. Meski peresmian utama dilakukan oleh Kepala BGN Sudaryono bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Jumat (2/10/2026), koordinasi lintas lembaga yang melibatkan wakil kepala badan gizi nasional menjadi kunci percepatan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Dari total 480 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 211 unit merupakan SPPG mitra mandiri, sedangkan 269 unit lainnya adalah SPPG terpencil. Sebaran ini menunjukkan upaya serius pemerintah memperluas jangkauan pemenuhan gizi ke daerah dengan tantangan geografis berat, termasuk kawasan kepulauan dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi serta sangat tinggi. Sulawesi Selatan sendiri dipercaya menjadi lokasi utama pelaksanaan aktivasi untuk wilayah Timur Indonesia.
Apresiasi Gubernur Sulsel atas Perluasan Layanan Gizi
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan terima kasih kepada BGN yang memilih Sulsel sebagai titik utama peresmian. Menurutnya, kehadiran SPPG di wilayah 3T menjadi langkah penting untuk memastikan anak-anak di daerah dengan keterbatasan akses tetap memperoleh makanan bergizi setiap hari.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala BGN karena memilih Sulsel untuk peresmian SPPG wilayah 3T. Kami tentu mengapresiasi Bapak Kepala BGN membuka atau mengaktivasi SPPG terutama di daerah 3T dan memiliki prevalensi stunting yang tinggi,” kata Andi Sudirman.
Ia menegaskan bahwa kebutuhan gizi anak-anak di wilayah 3T tidak bisa ditunda. “Karena masyarakat di 3T, anak-anaknya tentu berharap ingin diberi makan setiap hari dengan makanan yang bergizi,” ujarnya. Namun, ia juga mengingatkan bahwa program berskala besar membutuhkan kerja keras, pembenahan, dan pelaksanaan bertahap agar berjalan optimal.
Dorongan Pengawasan Dapur MBG oleh Kepala Daerah
Di sisi lain, BGN mendorong pemerintah daerah untuk aktif mengawasi operasional SPPG. Kepala BGN Sudaryono meminta bupati, gubernur, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara berkala, bahkan pada dini hari saat dapur mulai menyiapkan makanan.
“Kami mohon untuk semua dapur di wilayahnya diinspeksi secara berkala. Kalau perlu inspeksinya jam 2 pagi, jam 3 pagi,” kata Sudaryono melalui keterangannya, Sabtu (3/10/2026).
BGN juga telah menyiapkan daftar periksa (checklist) yang dapat digunakan pemerintah daerah saat melakukan inspeksi. Hasil pemeriksaan diharapkan dilaporkan kembali sebagai umpan balik untuk evaluasi dan perbaikan program. Aspek kebersihan, kedisiplinan, hingga keluhan penerima manfaat menjadi perhatian utama.
Investasi Rp26 Triliun dan Sorotan Mitra BGN
Meski perluasan layanan terus berjalan, isu tata kelola turut mencuat. Sejumlah mitra BGN mendatangi DPR RI untuk menyoroti keberadaan 13 ribu dapur SPPG dengan nilai investasi yang disebut mencapai Rp26 triliun. Mereka mempertanyakan mekanisme investasi tersebut dan meminta Kepala BGN hadir memberikan penjelasan.
Isu ini menjadi catatan penting bagi BGN, termasuk bagi jajaran pimpinan seperti wakil kepala badan gizi nasional, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Peran Wakil Kepala Badan Gizi Nasional dalam Percepatan Program
Dalam struktur BGN, posisi wakil kepala badan gizi nasional memiliki fungsi strategis untuk mengawal koordinasi antarlembaga, memastikan standar gizi terpenuhi, serta mempercepat pembukaan dapur-dapur baru sesuai kesiapan wilayah. Kepala BGN Sudaryono menyebut bahwa pembukaan 480 SPPG ini merupakan awalan.
“Ini adalah awalan kita membuka, mengaktivasi dapur-dapur yang sudah siap. Setelah ini kami harapkan setiap minggu kita buka terus sesuai dengan kesiapannya, termasuk di tempat-tempat yang stunting-nya tinggi dan di wilayah 3T,” ujar Mas Dar, sapaan akrabnya.
Perluasan layanan MBG tidak semata berorientasi pada jumlah penerima manfaat. Pemerintah ingin memastikan anak-anak yang membutuhkan benar-benar mendapatkan akses makanan bergizi, termasuk mereka yang berada jauh dari pusat layanan. Dukungan dari wakil kepala badan gizi nasional diharapkan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
Kesimpulan
Aktivasi 480 SPPG di Indonesia Timur menandai babak baru perluasan layanan Makan Bergizi Gratis ke wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Apresiasi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menunjukkan dukungan daerah terhadap program nasional ini, sementara dorongan BGN agar kepala daerah rutin melakukan sidak menegaskan pentingnya pengawasan kualitas. Di tengah besarnya investasi yang mencapai Rp26 triliun, transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat. Peran wakil kepala badan gizi nasional bersama seluruh pemangku kepentingan akan menentukan apakah perluasan layanan ini benar-benar berdampak pada perbaikan gizi anak Indonesia, khususnya di wilayah yang paling membutuhkan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
