Sorot Indonesia – Morowali, Liputan4.com – Kelangkaan dan kenaikan harga LPG 3 Kg langka dan mahal di Morowali jadi keluhan warga di Kundapil Syarifudin Hafid. Persoalan ini kembali mencuat di tengah program bantuan dari Pemerintah Kabupaten Morowali yang memberikan tunjangan sebesar Rp700 ribu per bulan kepada 3.556 keluarga. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, minyak goreng, dan gas elpiji bersubsidi.
Namun, harapan tersebut tampaknya belum sepenuhnya terwujud, karena banyak warga yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG 3 kilogram yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Beberapa dari mereka terpaksa membeli LPG dengan harga yang jauh lebih tinggi dari ketentuan resmi pemerintah, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas distribusi gas bersubsidi di wilayah ini.
Pemerintah Kabupaten Morowali telah berupaya mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan LPG bersubsidi dengan melaksanakan operasi pasar di berbagai wilayah. Selain itu, Pemkab juga telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg melalui Keputusan Bupati Morowali. Penetapan HET ini mempertimbangkan faktor jarak distribusi dan biaya transportasi untuk setiap kecamatan.
| Kecamatan | HET (Rp) |
|---|---|
| Wita Ponda dan Bumi Raya | 26.000 |
| Bungku Barat | 28.000 |
| Bungku Tengah dan Bungku Timur | 30.000 |
| Bahodopi dan Bungku Pesisir | 32.000 |
| Bungku Selatan dan Menui Kepulauan | 38.000 |
| Sombori Kepulauan | 39.000 |
Meskipun penetapan harga ini telah dilakukan, keluhan mengenai kelangkaan dan tingginya harga LPG masih terus bermunculan di berbagai wilayah di Morowali. Banyak warga yang harus berkeliling mencari satu tabung gas, dan tidak sedikit yang rela membayar lebih demi memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Syarifudin Hafid, menerima keluhan masyarakat saat melakukan kunjungan daerah pemilihan di Desa Ueadago dan Ambunu. Ia menyatakan bahwa masalah ini tidak hanya berkaitan dengan daya beli masyarakat, tetapi juga dengan tata kelola distribusi LPG bersubsidi yang perlu diperbaiki.
Syarifudin menyoroti bahwa panjangnya rantai distribusi berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti keterlambatan pasokan dan kenaikan biaya angkut. Selain itu, keterbatasan jumlah pangkalan resmi juga menjadi faktor penyebab kesulitan masyarakat dalam mendapatkan LPG. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan LPG bersubsidi semakin meningkat.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan pendataan yang akurat terhadap penerima subsidi. Hal ini untuk memastikan bahwa LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok yang berhak, yakni masyarakat berpenghasilan rendah. Syarifudin mendorong pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki tata kelola distribusi agar subsidi energi dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Untuk mengatasi masalah ini, telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM dan LPG 3 Kg yang melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah, TNI, Polri, dan Pertamina. Satgas ini bertujuan untuk merespons keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan lonjakan harga gas melon di Morowali. Syarifudin meminta agar satgas melibatkan unsur masyarakat dalam pengawasan distribusi, stok, dan harga LPG.
Rekomendasi dari Syarifudin meliputi audit distribusi LPG, pemetaan wilayah rawan kelangkaan, penambahan pangkalan resmi, dan pembukaan kanal pengaduan publik yang responsif. Semua langkah ini diharapkan dapat memastikan ketersediaan LPG bersubsidi yang lebih baik di Morowali.
Selain itu, Syarifudin juga mengapresiasi program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah, tetapi menekankan bahwa bantuan tersebut tidak akan maksimal jika masyarakat masih kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi. Oleh karena itu, perbaikan sistem distribusi dan pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Morowali dapat memperoleh LPG bersubsidi dengan lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau.
Secara keseluruhan, persoalan LPG 3 Kg langka dan mahal di Morowali adalah tantangan yang memerlukan penanganan terintegrasi. Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memperbaiki situasi melalui pengawasan yang lebih baik, distribusi yang efisien, dan pendataan yang akurat. Jika semua langkah ini dijalankan dengan konsisten, maka masyarakat Morowali dapat merasakan manfaat yang nyata dari program subsidi energi yang ada.