Sorot Indonesia – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai penyesuaian anggaran program MBG.
Menurut Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, saat ini terdapat 27.877 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang operasional, padahal seharusnya hanya 21.000 SPPG. Hal ini menyebabkan pembengkakan anggaran sebesar Rp 990 miliar per bulan.
Nanik mengatakan bahwa BGN akan melakukan evaluasi seluruh SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia dan menutup SPPG yang tidak sesuai petunjuk pelaksanaan teknis. Selain itu, BGN juga akan memangkas penyaluran MBG ke sekolah-sekolah elite.
Pemerintah berupaya meningkatkan penerima manfaat program MBG dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dalam waktu dua pekan ke depan. Pada saat bersamaan, pemerintah akan melakukan penataan ulang terkait penerima manfaat MBG.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan adanya efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan Program MBG. Langkah ini merupakan salah satu upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) berperan penting dalam pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, BGN perlu melakukan penataan ulang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program MBG.
Kemendikdasmen juga membentuk tim khusus untuk mempelajari buku ajar bagi peserta didik agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Dalam penataan ulang program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memastikan bahwa program tersebut dapat membantu meningkatkan gizi masyarakat, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan efektif dan efisien.