Prabowo Perintah Tegas Kapolri & Jaksa Agung, Kisruh Kejagung Tak Boleh Ganggu Ekonomi RI

Sorot Indonesia – Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan ketegasan dalam menjaga stabilitas nasional. Dalam arahannya kepada Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dan Jaksa Agung, Prabowo perintah tegas Kapolri & Jaksa Agung, minta kisruh di Kejagung diredam tak ganggu ekonomi RI. Instruksi ini mencuat setelah gejolak internal di Korps Adhyaksa dikhawatirkan berdampak pada iklim investasi dan kepercayaan pasar. Presiden menekankan bahwa penegakan hukum harus tetap profesional, namun tidak boleh menciptakan ketidakpastian yang merugikan perekonomian nasional.

Langkah ini sejalan dengan pergantian pucuk pimpinan Polri yang berlangsung cepat. Komjen Pol. Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI/2026 dan 97/POLRI/2026 juga mengangkat Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Keputusan ini mendapat dukungan luas, termasuk dari akademisi dan DPR yang menyetujui secara aklamasi hanya dalam hitungan jam.

PLN Minta Maaf Soal Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa: Kepercayaan Publik Dipertaruhkan

B Berita

103 hari

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Yuddy Chrisnandi, menilai pemilihan Suyudi sebagai bukti ketegasan dan selektivitas Presiden. “Presiden tidak sekadar menjalankan hak formalnya, tetapi memilih dengan pertimbangan rekam jejak yang jelas dan terukur,” ujarnya. Menurut Yuddy, konsensus politik yang luas menunjukkan bahwa pilihan Prabowo diterima lintas garis politik, memperkuat legitimasi institusi penegak hukum.

Kapolri baru, Suyudi Ario Seto, langsung membeberkan agenda prioritasnya. Ia berkomitmen membenahi internal Polri, meningkatkan pelayanan publik, serta membangun kedekatan dengan masyarakat melalui program “Polisi Bersama Masyarakat”. Suyudi juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum mengambil kebijakan strategis, dengan mengacu pada grand strategy Polri dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

Di sisi lain, kisruh di Kejaksaan Agung menjadi perhatian serius. Presiden Prabowo perintah tegas Kapolri & Jaksa Agung, minta kisruh di Kejagung diredam tak ganggu ekonomi RI. Ia tidak ingin polemik internal lembaga penegak hukum mengganggu stabilitas ekonomi yang sedang dijaga. Jaksa Agung diminta segera menuntaskan persoalan internal secara transparan dan akuntabel, sementara Kapolri diminta menjaga kondusivitas keamanan.

Pengamat menilai sinergi antara Polri dan Kejaksaan sangat krusial. Ketegangan di tubuh Kejaksaan dikhawatirkan melemahkan penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi besar yang berdampak pada investasi. Oleh karena itu, instruksi Prabowo perintah tegas Kapolri & Jaksa Agung, minta kisruh di Kejagung diredam tak ganggu ekonomi RI menjadi penanda bahwa pemerintah menempatkan stabilitas ekonomi sebagai prioritas utama.

Pergantian Kapolri juga diwarnai dinamika politik. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan Listyo Sigit diberhentikan secara terhormat karena sudah waktunya. Politisi PDIP Mohamad Guntur Romli mendukung penyegaran, menyebut kekuasaan yang terlalu lama berisiko menumpulkan daya koreksi. Listyo Sigit kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), posisi strategis yang diharapkan menjadi dashboard program presiden.

Dengan komposisi baru, Presiden Prabowo perintah tegas Kapolri & Jaksa Agung, minta kisruh di Kejagung diredam tak ganggu ekonomi RI. Harapannya, penegakan hukum tetap berjalan adil tanpa mengorbankan iklim usaha. Kapolri Suyudi dan Jaksa Agung diharapkan mampu bersinergi menjaga kepercayaan publik dan investor. Stabilitas politik dan hukum adalah prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, publik akan menyoroti bagaimana Kapolri baru mengeksekusi janji reformasinya dan bagaimana Kejaksaan menuntaskan polemik internal. Jika keduanya mampu bekerja profesional, dampak positif terhadap perekonomian nasional akan terasa. Sebaliknya, jika kisruh berlanjut, kepercayaan pasar bisa tergerus. Inilah ujian kepemimpinan Prabowo dalam menjaga harmoni antara penegakan hukum dan stabilitas ekonomi.