Prabowo Instruksikan TNI dan Polri Usut Tuntas 1.000 Tambang Ilegal di Babel

Sorot Indonesia – Dalam sebuah langkah tegas, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan pejabat dalam sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Prabowo menekankan bahwa 1.000 tambang ilegal tersebut telah ditutup pada akhir tahun lalu. Namun, ia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dalam jumlah besar itu dapat berlangsung tanpa diketahui aparat penegak hukum, termasuk polisi dan TNI. “Saya meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut! Masa seribu tambang, pejabat TNI dan Polri tidak tahu?” serunya.

Kisah Tragis di MAN 3 Padang: Siswa Merakit Bom dari Internet Akibat Tertekan

B Berita

84 hari

Dalam pernyataannya, Prabowo menyatakan bahwa tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat ada pada pejabat yang diberikan pangkat dan jabatan. “Untuk apa negara memberi pangkat dan jabatan mereka jika tidak bisa menertibkan ini,” tambahnya, menekankan pentingnya integritas dalam penegakan hukum.

Kapolda Bangka Belitung, Irjen Viktor Sihombing, juga siap menindaklanjuti instruksi Presiden. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal akan dilakukan secara konsisten tanpa pandang bulu, termasuk jika ditemukan oknum aparat yang terlibat. “Instruksi Presiden adalah perintah bagi kami untuk merawat yang sudah baik dan menindak tegas yang melanggar,” ujar Viktor.

Dalam konteks ini, Prabowo juga menyebutkan pencapaian PT Timah Tbk, yang mengalami peningkatan signifikan dalam keuntungan. Selama enam bulan di tahun 2026, keuntungan perusahaan ini mencapai Rp 2,7 triliun, sembilan kali lipat dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa penutupan tambang ilegal dapat membawa dampak positif bagi industri legal dan perekonomian daerah.

Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat kerugian negara akibat tambang timah ilegal mencapai Rp 271 triliun, dengan hilangnya 460.000 hektar hutan tropis di Bangka Belitung selama enam tahun terakhir. Situasi ini semakin mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan ekosistem setempat.

Prabowo mengingatkan bahwa publik kini lebih sadar akan ketidakadilan dan menginginkan transparansi dalam penegakan hukum. Dengan tingginya adopsi teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mengawasi dan mendokumentasikan aktivitas ilegal, yang menambah tekanan pada aparat untuk bertindak.

Dengan instruksi ini, Prabowo berharap agar semua pihak dapat bekerja sama dalam menindak tegas tambang ilegal dan memastikan bahwa keuntungan dari sumber daya alam dapat dinikmati oleh rakyat secara adil. “Kami tidak ingin ada lagi tambang ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan,” tutupnya.