Percepatan Tambang Rakyat Mandek, Aceh Barat Desak ESDM Turunkan Tim Geologi

Sorot Indonesia – Percepatan Tambang Rakyat Mandek Aceh Barat Desak ESDM Turunkan Tim Geologi menjadi sorotan utama dalam diskusi panel Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Meulaboh, Kamis (24/9/2026). Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama legislatif setempat menuntut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengirimkan tim geologi ke lapangan guna mempercepat penataan tambang rakyat. Hingga kini, belum ada kepastian dari pemerintah pusat terkait 19 titik lokasi tambang rakyat yang telah diusulkan sejak akhir 2024. Desakan ini semakin menguat karena proses review dokumen usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) masih berjalan tanpa kejelasan.

Subkoordinator Penyiapan Program Minerba Kementerian ESDM RI, Budi Lesmana, S.T., mengungkapkan bahwa dokumen usulan WPR dari Aceh Barat masih dalam tahap review. Proses tersebut dilakukan bersamaan dengan usulan dari 13 provinsi lain yang juga sedang merevisi Wilayah Pertambangan (WP). Pernyataan Budi disampaikan dalam sesi diskusi panel FGD Pengoperasian WPR yang diinisiasi Environmental Awareness Forum (EAF) Aceh. Namun, penjelasan itu dinilai belum menjawab kebutuhan mendesak daerah.

Roy Suryo Terus Gugat Praperadilan, Projo Desak Segera Sidang Perkara Pokok

B Berita

69 hari

Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Ir. Kuldi, S.T., M.T., M.H., IPM., ASEAN. ENG., menyoroti kewenangan Aceh dalam pengelolaan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Menurut Kuldi, pengelolaan sumber daya alam berkaitan erat dengan kewenangan Aceh. Karena itu, proses penataan pertambangan rakyat melalui WPR juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa daerah memiliki hak untuk terlibat aktif dalam setiap tahapan, termasuk percepatan tambang rakyat yang saat ini mandek.

Desakan agar tim geologi segera turun ke Aceh juga disampaikan Anggota Komisi III DPR Aceh, Ir. Nurkhalis, S.P., M.Si. Ia menyatakan pihaknya siap mengawal proses tersebut, termasuk memfasilitasi kebutuhan operasional yang diperlukan agar tim ahli dari pemerintah pusat dapat melakukan peninjauan. “Kami sudah ke balai geologi di Bandung, namun sampai saat ini belum turun tim geologi untuk mengecek kandungan mineral yang ada. Apakah membutuhkan biaya agar tim geologi segera turun ke Aceh?” kritik Nurkhalis di hadapan para narasumber pusat. Menurutnya, pengecekan oleh tim geologi sangat penting untuk mengetahui potensi mineral pada lokasi yang telah diusulkan. Ia juga mempertanyakan apakah ada kebutuhan biaya yang perlu disiapkan agar tim tersebut segera turun ke Aceh.

Pengusulan WPR Aceh Barat telah dilakukan secara bertahap sejak akhir 2024 dan kembali ditambah pada akhir 2025. Dari pengusulan tersebut, terdapat 19 titik lokasi yang telah diajukan kepada pemerintah pusat melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh. Hingga saat ini, dokumen usulan WPR Aceh Barat masih berada dalam tahap review di Kementerian ESDM. Pemerintah daerah dan legislatif Aceh berharap proses tersebut dapat segera berlanjut dengan peninjauan tim geologi di lapangan. Percepatan Tambang Rakyat Mandek Aceh Barat Desak ESDM Turunkan Tim Geologi menjadi bukti nyata bahwa koordinasi pusat-daerah masih menemui kendala.

Dalam konteks yang lebih luas, keterlambatan penataan tambang rakyat berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat tidak dapat beroperasi secara legal tanpa adanya WPR. Selain itu, potensi konflik dan kerusakan lingkungan juga mengintai jika penambangan dilakukan tanpa pengawasan. Oleh karena itu, kehadiran tim geologi menjadi kunci untuk memastikan lokasi yang diusulkan layak secara teknis dan ramah lingkungan. Percepatan Tambang Rakyat Mandek Aceh Barat Desak ESDM Turunkan Tim Geologi harus segera direspons dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan DPR Aceh berkomitmen untuk terus mendorong percepatan tersebut. Mereka berencana mengirim surat resmi ke Kementerian ESDM agar tim geologi turun dalam waktu dekat. Langkah ini juga akan disertai dengan penyiapan anggaran operasional jika memang diperlukan. Dukungan dari pemerintah provinsi dan lembaga swadaya masyarakat seperti EAF Aceh diharapkan memperkuat posisi daerah dalam memperjuangkan haknya. Percepatan Tambang Rakyat Mandek Aceh Barat Desak ESDM Turunkan Tim Geologi menjadi agenda mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.

Sebagai kesimpulan, kemandekan penataan tambang rakyat di Aceh Barat harus segera diakhiri. Kementerian ESDM perlu segera menurunkan tim geologi untuk mengecek 19 titik lokasi yang telah diusulkan. Pemerintah daerah dan legislatif Aceh telah menunjukkan keseriusan dengan menyiapkan berbagai kebutuhan, termasuk potensi biaya operasional. Jika tidak ada tindakan cepat, maka potensi ekonomi dari tambang rakyat akan terus tertunda dan kesejahteraan masyarakat tidak kunjung terwujud. Percepatan Tambang Rakyat Mandek Aceh Barat Desak ESDM Turunkan Tim Geologi adalah panggilan untuk kolaborasi pusat-daerah yang lebih baik.