Kejaksaan Dinilai Tak Profesional Setelah Ubah-Ralat Status Febrie Adriansyah

Sorot Indonesia – Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) saat ini tengah menghadapi sorotan tajam terkait profesionalisme mereka dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kasus ini memunculkan keraguan publik setelah pihak Kejaksaan dianggap tak profesional setelah ubah-ralat status Febrie, yang sebelumnya ditangani oleh Polri sebelum diserahkan kepada Kejagung.

Menurut Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, penyidikan terhadap Febrie dilakukan dengan sangat hati-hati mengingat statusnya sebagai mantan pendekar hukum. “Yang kita hadapi kan mantan pendekar hukum, ya kan? Harus kita hati-hati, bersiap,” ujar Anang dalam konferensi pers di gedung Kejagung, Selasa (11/8/2026).

Sony Sonjaya: Terjerat Kasus MBG, Kuasa Hukum Bantah Sebagai Pelaku Utama

B Berita

106 hari

Penyidikan ini dipimpin oleh Tim 9, yang terdiri dari sembilan jaksa berpengalaman dalam menangani perkara korupsi. Anang menegaskan bahwa meskipun pihaknya tidak dapat mengungkap semua materi pokok perkara saat ini, mereka akan membeberkan peran Febrie dalam persidangan. “Tidak semua terkait materi pokok perkara kita ungkap. Karena itu, nanti kita ungkap di persidangan,” tambahnya.

Kejagung menyatakan akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait. Pada hari yang sama, tim penyidik telah memeriksa tiga saksi dari pihak perbankan dan swasta, serta tujuh orang saksi lainnya pada hari sebelumnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan memperjelas konstruksi kasus yang ada, serta menelusuri aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

Selain itu, Anang juga menekankan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Namun, kebijakan Kejaksaan yang dianggap tak profesional setelah ubah-ralat status Febrie ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan publik dan pengamat hukum.

Dari Kasus Polri ke Kejagung

Kasus yang menjerat Febrie ini sebelumnya ditangani oleh Polri sebelum akhirnya dialihkan ke Kejagung. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam penanganan kasus, yang semakin memicu pertanyaan mengenai integritas dan kehandalan Kejaksaan. Publik mulai mempertanyakan apakah Kejaksaan mampu menangani kasus ini dengan baik, mengingat status Febrie yang merupakan mantan pejabat tinggi di institusi hukum.

Persepsi negatif terhadap Kejaksaan semakin menguat ketika masyarakat melihat adanya ketidakpastian dalam penanganan kasus ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa Kejaksaan seharusnya lebih transparan dalam proses penyidikan, mengingat waktu yang telah berlalu sejak kasus ini mulai diusut. Hal ini menambah tekanan terhadap Kejaksaan untuk memberikan klarifikasi yang memadai.

Dalam sidang nanti, diharapkan Kejaksaan dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan memaparkan peran Febrie secara jelas. Penanganan kasus ini akan menjadi ujian bagi Kejaksaan untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya mampu menangani kasus-kasus besar, tetapi juga menjaga citra dan kredibilitas institusi hukum di mata publik.

Meskipun Kejaksaan menegaskan akan mengedepankan asas kehati-hatian, publik tetap menunggu perkembangan lebih lanjut mengenai kasus ini. Apakah Kejaksaan akan mampu menjawab kritik yang ada dan membuktikan bahwa mereka profesional dalam menangani kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi seperti Febrie Adriansyah? Hanya waktu yang akan menjawab.