Sorot Indonesia – Kabinet bayangan telah mengkritisi pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, yang tidak memiliki latar belakang sebagai ahli gizi.

"Pengangkatan Kepala BGN Sudaryono tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata seorang anggota kabinet bayangan.

Baca juga:

Kabinet bayangan tersebut juga menuding bahwa pengangkatan Sudaryono tidak didasarkan pada kriteria yang jelas dan tidak memenuhi standar yang diharapkan.

Menurut kabinet bayangan, Sudaryono tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup sebagai ahli gizi, sehingga tidak layak menjadi Kepala BGN.

Bahkan, kabinet bayangan juga menemukan bahwa Sudaryono memiliki rekaman yang buruk dalam mengelola keuangan BGN, sehingga tidak dapat dipercaya untuk memimpin lembaga ini.

Terlebih lagi, kabinet bayangan juga menemukan bahwa Sudaryono memiliki hubungan yang dekat dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di bidang gizi, sehingga dapat dipertanyakan kepatutannya sebagai Kepala BGN.

"Kabinet bayangan akan terus memantau kegiatan Sudaryono dan akan mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan," kata anggota kabinet bayangan.

Dalam rangka menangani kasus keracunan massal di SMK Negeri 6 Semarang, BGN telah mencopot 137 kepala dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

Rinciannya, 49 orang di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah.

BGN juga menyebutkan bahwa salah satu kepala SPPG yang dicopot adalah kepala SPPG yang melayani program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk SMK Negeri 6 Semarang, lokasi terjadinya kasus keracunan massal.

Sudaryono menyebutkan bahwa alasan pencopotan ratusan kepala SPPG ini bukan hanya karena kasus keracunan, tetapi pelanggaran indisipliner lainnya.

"Ada juga kasus indisipliner lain, termasuk kasus phishing, dia berwenang mencairkan dana tetapi mengaku menjadi korban scam sehingga mengaku uangnya hilang," kata dia.

Kabinet bayangan menilai bahwa tindakan BGN dalam mencopot kepala SPPG tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini.

"Kabinet bayangan akan terus memantau kegiatan BGN dan akan mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan," kata anggota kabinet bayangan.

Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.