Pasokan Batu Bara PLN Terkendala, Kebijakan DMO dan DPO Jadi Sorotan

Sorot Indonesia – Pasokan batu bara PLN terganggu, kebijakan DMO dan DPO jadi sorotan karena ketidakpastian pasokan energi nasional. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan gangguan kelistrikan yang bisa berdampak pada kegiatan sehari-hari masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah dan perusahaan tambang sepakat untuk meningkatkan produksi batu bara guna memenuhi kebutuhan domestik.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ade Ginanjar Anggora, menanggapi pernyataan politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, yang meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, diperiksa terkait pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero). Ade Ginanjar menekankan bahwa persoalan tata kelola sektor energi nasional harus disikapi secara objektif berdasarkan fakta, data, dan mekanisme hukum yang berlaku.

Indonesia Tetap Lanjutkan Impor Minyak dari Rusia dan Siapkan Penyesuaian Harga BBM

E Ekonomi

42 hari

Menurut Ade, pemerintah saat ini tengah melakukan berbagai langkah pembenahan sistem untuk memastikan tata kelola energi semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjamin ketersediaan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Ia juga mendukung kebijakan Kementian ESDM dalam melakukan evaluasi yang lebih ketat terhadap sistem Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan agar pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dapat dipantau secara lebih transparan.

Pasokan batu bara PLN terganggu, kebijakan DMO dan DPO jadi sorotan karena kebutuhan energi nasional yang meningkat. Dalam hal ini, peran Ditjen Minerba sangat sentral dalam menentukan kuota produksi dan mengawasi kepatuhan pemenuhan batu bara domestik. Kekhawatiran akan munculnya celah penyimpangan jika tidak diiringi dengan pengawasan yang transparan menjadi perhatian penting.

Sementara itu, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyatakan bahwa realisasi pasokan batu bara dalam skema Domestic Market Obligation (DMO) untuk sektor pembangkit listrik telah mencapai 48% hingga Mei 2026. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional, khususnya pada sektor ketenagalistrikan.

Pasokan batu bara PLN terganggu, kebijakan DMO dan DPO jadi sorotan karena belum adanya penyesuaian harga DMO yang sesuai dengan kondisi biaya produksi saat ini. Sebagai perusahaan negara, PTBA tetap menjalankan kebijakan pemerintah yang berlaku dan mendukung evaluasi harga DMO untuk memastikan keseimbangan antara ketahanan energi nasional, keberlangsungan industri, dan iklim usaha yang sehat.

Kesimpulan dari situasi ini adalah bahwa pasokan batu bara PLN terganggu, kebijakan DMO dan DPO jadi sorotan karena kebutuhan energi nasional yang meningkat dan belum adanya penyesuaian harga DMO yang sesuai. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembenahan sistem dan evaluasi kebijakan untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara yang stabil dan mendukung ketahanan energi nasional.