Sorot Indonesia – Pusat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang terjadi pada Selasa (16/6/2026) di Palu, Sulawesi Tengah, telah menyebabkan kerusakan signifikan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Poso. Menanggapi kondisi darurat ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) segera menetapkan status tanggap darurat selama tujuh hari untuk memfasilitasi penanganan bencana yang lebih efektif.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya tindakan cepat dalam merespons dampak gempa, dengan fokus pada penyediaan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang mengungsi. “Kita menetapkan status tanggap darurat agar seluruh sumber daya pemerintah, TNI, Polri, relawan, dan seluruh pihak terkait dapat bergerak lebih cepat dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat terdampak,” ungkapnya.
Dalam laporan terbaru, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa lebih dari 5.700 jiwa terdampak, dengan 76 orang mengalami luka-luka, dan satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat bencana ini. Proses pendataan kerusakan terus berlangsung, dengan 1.254 rumah tercatat mengalami kerusakan, terutama di Kabupaten Sigi.
Pusat gempa yang terjadi di kedalaman 10 km ini juga memicu sejumlah gempa susulan, meskipun tidak ada potensi tsunami yang dihasilkan. Menurut Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, gempa ini merupakan gempa darat yang tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Namun, dampaknya tetap dirasakan dengan cukup parah oleh masyarakat.
Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri Sulaeman, bersama jajaran Forkopimda, telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi terdampak, termasuk Desa Kamarora A di Kecamatan Nokilalaki. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bantuan logistik yang disiapkan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. “Kehadiran jajaran pemerintah menjadi suntikan semangat bagi ribuan warga terdampak,” jelasnya.
BNPB juga memastikan akan memberikan bantuan stimulan kepada korban gempa, dengan rincian hingga Rp 60 juta untuk rumah yang rusak berat. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan perbaikan rumah warga yang terdampak. Untuk rumah yang mengalami kerusakan ringan, bantuan yang disediakan mencapai Rp 15 juta, dan untuk kerusakan sedang, Rp 30 juta.
Selama masa tanggap darurat ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar seperti penyediaan tenda darurat, air bersih, layanan kesehatan, dan distribusi logistik. “Kami akan terus melakukan pendataan dan penanganan hingga kondisi benar-benar terkendali,” tambah Gubernur Anwar Hafid.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Sulteng juga mengarahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terjun langsung ke lapangan. Mereka diharapkan dapat memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang rumahnya rusak dapat dipenuhi dengan baik.
Pusat gempa di Sulawesi Tengah ini menunjukkan pentingnya kesiapsiagaan dan respon cepat dalam menghadapi bencana alam. Dengan dukungan dari pemerintah dan relawan, diharapkan masyarakat dapat segera pulih dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini.
