Indonesia Tak Lagi Bergantung Impor Solar, B50 Hemat Devisa Rp 157 Triliun

Sorot Indonesia – JAKARTA – Pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan kebijakan mandatori biodiesel B50, yang diprediksi dapat menghemat devisa hingga Rp 157 triliun. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor solar serta mendorong pemanfaatan energi dari sumber daya lokal.

Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Joko Hadi Wibowo, menjelaskan bahwa mulai 1 Juli 2026, seluruh produksi solar harus mengandung 50 persen biodiesel atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Meskipun kebijakan ini berlaku secara nasional, masyarakat masih dapat membeli solar dengan campuran biodiesel B40 hingga September 2026 untuk menghabiskan stok yang ada.

UMKM Tabalong Didorong Go Digital untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi

E Ekonomi

12 hari

Dalam proyeksi pemerintah, penerapan B50 akan mengamankan devisa negara hingga Rp 157,28 triliun pada tahun 2026, berkat berkurangnya ketergantungan pada impor solar. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menekankan pentingnya pemerintah tidak hanya menghitung penghematan dari pengurangan impor, melainkan juga mempertimbangkan biaya peluang dari hilangnya volume ekspor minyak sawit mentah (CPO).

Yusuf menyatakan, meskipun B50 memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, evaluasi ekonomi harus mencakup variabel makro yang lebih luas, termasuk dampak pada perekonomian nasional secara keseluruhan. “Ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya membandingkan penghematan impor dengan besarnya subsidi, melainkan juga harus memasukkan biaya peluang dari ekspor yang dikorbankan,” jelasnya.

Penghematan dari implementasi B50 memang terlihat menjanjikan, namun M Rizal Taufikurahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengingatkan pentingnya disiplin fiskal. Rizal menyebutkan bahwa penghematan yang diperoleh dari devisa dan impor energi tidak otomatis berarti lebih besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Perhitungan gross menunjukkan bahwa manfaat devisa B50 mungkin lebih besar dibandingkan biaya langsung program. Namun, secara fiskal, manfaatnya tidak otomatis lebih besar bagi APBN,” tambah Rizal. Dia juga menyoroti bahwa kunci keuntungan dari B50 terletak pada perbandingan harga CPO dengan solar. Jika harga minyak dunia tinggi dan harga CPO terkendali, maka B50 akan lebih ekonomis.

Namun, jika harga minyak turun dan CPO tetap mahal, maka perbedaan harga harus ditutup melalui insentif biodiesel. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur distribusi dan kualitas bahan bakar juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Dalam jangka panjang, jika program B50 berhasil dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat menjadi fondasi penting untuk ketahanan energi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia tak lagi bergantung impor solar, B50 hemat devisa Rp 157 triliun, menjadi langkah strategis untuk masa depan energi di Tanah Air.