Amnesty Tolak Pelibatan Taruna Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat: Kontroversi dan Tanggapan Beragam

Sorot Indonesia – Pemerintah Indonesia berencana melibatkan 2.000 taruna dari Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk siswa Sekolah Rakyat. Namun, wacana ini mendapat penolakan keras dari Amnesty International Indonesia, yang menilai bahwa pendekatan militer dalam pendidikan tidak tepat untuk membentuk karakter siswa.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, atau akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di 178 titik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia. Selama lima hari, taruna akan mengajarkan siswa cara menyiapkan barang pribadi dan perlengkapan sekolah mereka dengan disiplin. “Kami percaya bahwa kedisiplinan adalah bagian penting dari pendidikan,” ungkapnya saat konferensi pers di Jakarta.

Perpanjangan Kerja dan Seleksi PPPK: Langkah Strategis Pemerintah dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik

B Berita

16 hari

Namun, langkah ini segera menuai kritik dari berbagai pihak. Pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada, Agustinus Subarsono, menilai bahwa penggunaan metode militer dalam pendidikan menunjukkan ketidakpahaman pemerintah terhadap kebutuhan pendidikan yang seharusnya lebih berfokus pada pengembangan karakter dan kemandirian siswa. “Pendidikan harus disusun dengan tujuan yang jelas, dan melibatkan tenaga profesional yang kompeten di bidang pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menyebutkan bahwa pelibatan taruna Akmil belum menjadi kebutuhan mendesak. Sekretaris Dinas Sosial DIY, Suyarno, menjelaskan bahwa selama ini pembinaan kedisiplinan sudah dilakukan secara efektif melalui kerjasama dengan TNI dan Polri. “Kami masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat mengenai pelibatan taruna ini,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Amnesty International Indonesia menyatakan bahwa pelibatan taruna Akmil dalam pendidikan dapat berisiko mengadopsi pendekatan militeristik yang tidak sesuai dengan karakter peserta didik, terutama bagi siswa dari latar belakang ekonomi lemah. Amnesty menegaskan pentingnya melibatkan tenaga pendidik yang profesional dan berpengalaman dalam mendidik siswa, agar program pendidikan tidak hanya sekadar menggugurkan kewajiban.

Gus Ipul menjelaskan bahwa pelatihan tersebut akan berlangsung di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Yogyakarta dan daerah lainnya, dan bertujuan untuk mempersiapkan siswa menghadapi kehidupan di asrama. Namun, beberapa kalangan mengkhawatirkan bahwa pelibatan taruna Akmil justru bisa mengalihkan fokus dari pendidikan yang seharusnya lebih inklusif dan berorientasi pada perkembangan karakter siswa.

Dalam pandangan Amnesty, pelibatan taruna Akmil tidak hanya berpotensi menciptakan ketidaknyamanan di kalangan siswa, tetapi juga dapat mengabaikan aspek-aspek psikologis yang lebih mendalam yang diperlukan untuk membangun karakter. “Kami mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan ini dan mempertimbangkan pendekatan yang lebih sesuai dan berbasis pada pendidikan yang humanis,” tegas Amnesty.

Dengan adanya berbagai kritik tersebut, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kembali strategi pelibatan taruna Akmil dalam MPLS. Apakah pendekatan militer benar-benar efektif dalam membentuk karakter siswa atau justru menghambat perkembangan mereka? Jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan pendidikan di masa depan.