Sorot Indonesia – JAYAPURA – Aksi demonstrasi yang digelar oleh pemuda dan mahasiswa di Papua pada Sabtu (15/8/2026) berujung ricuh, menyoroti pentingnya pengendalian situasi di daerah tersebut. Dengan tema ‘Kuasai Abepura, agenda demo harus terkendali’, para demonstran memprotes penempatan militer yang dianggap berlebihan di wilayah mereka. Kericuhan terjadi di beberapa titik, termasuk di Perumnas Tiga dan Expo Waena, ketika massa berusaha melakukan longmarch menuju Abepura dan dihadang oleh aparat kepolisian.
Saat demonstrasi berlangsung, situasi semakin memanas ketika massa mulai melemparkan batu kepada aparat keamanan. Sebagai respons, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kerumunan. Akibat insiden tersebut, dilaporkan tujuh personel polisi mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Jayapura untuk perawatan lebih lanjut.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus Maclarimboen, menyatakan bahwa situasi telah berhasil dikendalikan setelah peristiwa tersebut. Ia menambahkan, meskipun ada kericuhan, pihaknya memberikan kesempatan bagi para demonstran untuk menyampaikan aspirasi mereka sebelum membubarkan diri.
Di tengah situasi yang tegang ini, Kodam XV/Pattimura juga mengeluarkan pernyataan untuk membantah informasi mengenai pengibaran bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di Negeri Aboru, Maluku Tengah. Menurut Letkol Inf Adi Swastika, Kepala Penerangan Kodam, isu tersebut adalah hoaks yang muncul bertepatan dengan peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI.
Letkol Adi menjelaskan bahwa masyarakat Negeri Aboru justru menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi dengan ikut serta dalam pembentangan Bendera Merah Putih sepanjang 500 meter. Ia menegaskan bahwa tidak ada insiden pengibaran bendera RMS saat kunjungan kerja Pangdam Mayjen TNI Dody Triwinarto di wilayah tersebut.
“Informasi mengenai adanya bendera yang naik saat kehadiran Bapak Pangdam di Aboru adalah tidak benar. Yang benar adalah justru masyarakat setempat ikut andil dalam pembentangan Bendera Merah Putih,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, ‘Kuasai Abepura, agenda demo harus terkendali’ menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial di Papua. Masyarakat dan aparat harus bekerja sama untuk mencegah penyebaran informasi yang keliru yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut. Situasi di Maluku dan Papua harus dijaga agar tetap kondusif, terutama setelah serangkaian insiden yang terjadi belakangan ini.
Dengan situasi sosial yang semakin kompleks, penting bagi semua pihak untuk berfokus pada dialog dan pengertian. Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan respons yang positif terhadap aspirasi masyarakat, sambil tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lapangan.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
