PDIP Tegaskan Disiplin Internal, Minta Data Kadarnya Terlibat Proyek MBG

Sorot Indonesia – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) telah mengirimkan surat resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) yang berisi permintaan data mengenai nama-nama kader partai yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isi surat PDIP untuk BGN, minta nama orang partai terlibat proyek MBG, sanksi jika rugikan rakyat [titlebase] ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program yang dikhususkan bagi masyarakat tersebut.

Surat bernomor 553/EX/DPP/VI/2026 itu diterbitkan pada 22 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto serta Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun. Dalam surat tersebut, PDIP menginstruksikan BGN untuk memberikan informasi yang lebih mendetail mengenai keterlibatan kader partai dalam program MBG. Tiga jenis informasi yang diminta antara lain: nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG yang diduga memiliki keterkaitan dengan kader PDIP.

Cek Jadwal Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Juni 2026: Cara Cepat dan Mudah

B Bansos

8 hari

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, telah mengkonfirmasi adanya surat tersebut. “Iya, benar,” ungkapnya dalam sebuah wawancara. Permintaan ini merupakan tindak lanjut dari surat sebelumnya yang menginstruksikan seluruh kader untuk tidak memanfaatkan program MBG demi kepentingan finansial pribadi.

Dalam surat tersebut, PDIP juga menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan disiplin internal partai. Hal ini muncul setelah adanya laporan dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG yang kini tengah diselidiki oleh aparat penegak hukum. PDIP ingin memastikan bahwa setiap kader yang terlibat dalam program ini tidak mengambil keuntungan yang merugikan masyarakat.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah dikirimkan kepada Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dan menekankan bahwa data yang diminta akan digunakan untuk kepentingan internal partai dalam rangka penegakan etika dan disiplin. “Kami ingin melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat,” ujar Andreas.

PDIP juga memohon agar BGN memberikan data pendukung lainnya yang relevan, untuk memastikan integritas kader partai dalam pelaksanaan MBG. Pada saat bersamaan, Guntur Romli, seorang politisi PDIP, menjelaskan bahwa langkah ini diambil setelah adanya laporan dari netizen mengenai kader yang diduga memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Jika terbukti, kader tersebut tidak akan luput dari sanksi tegas.

Melalui surat ini, PDIP berusaha untuk menjaga nama baik partai dan memastikan bahwa program yang ditujukan untuk membantu masyarakat tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dengan langkah ini, PDIP menunjukkan komitmennya untuk bertanggung jawab dan transparan dalam setiap program yang dijalankan.

Dengan demikian, langkah PDIP meminta data dari BGN adalah sebuah bentuk pengawasan internal yang penting dan juga upaya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap partai. Isi surat PDIP untuk BGN, minta nama orang partai terlibat proyek MBG, sanksi jika rugikan rakyat [titlebase] ini menjadi bukti bahwa partai berusaha untuk menegakkan disiplin dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan program sosial yang vital bagi masyarakat.