Sorot Indonesia – Purbaya pastikan anggaran MBG bakal dipangkas signifikan [titlebase] dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan keinginannya untuk memotong anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga nol rupiah. Namun, ia mengakui bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena program ini harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.
Purbaya menyampaikan hal ini dalam sebuah konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan. “Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan? Itu sudah keluar anggarannya. Kalau berhenti juga nggak benar. Kenapa? Programnya program yang bagus, tinggal implementasi saja diperbaiki,” tuturnya.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, telah mengunjungi Kementerian Keuangan untuk melaporkan rencana efisiensi anggaran MBG. Menurutnya, pemangkasan anggaran tersebut akan cukup signifikan dan akan diumumkan langsung oleh BGN. “Cukup signifikan pengurangannya. Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Purbaya juga menekankan bahwa meskipun anggaran telah dipangkas, program MBG harus tetap berjalan dengan efektif. Ia berpendapat bahwa implementasi program perlu diperbaiki, dan evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program tetap optimal.
Purbaya bahkan mendukung jika masih ada peluang untuk memangkas anggaran MBG lebih jauh, asalkan program tetap berjalan. “Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Tapi biar programnya jalan. Artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus,” jelasnya.
Program Makan Bergizi Gratis ini merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto, yang ditujukan untuk meningkatkan akses gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan total penerima manfaat yang mencapai 63,2 juta orang, program ini didukung oleh lebih dari 148.000 pemasok lokal, termasuk koperasi, BUMDes, dan UMKM.
Pemerintah juga mendorong agar MBG menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal dengan memperkuat kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pelaku usaha di tingkat desa. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ketahanan pangan.
Meski demikian, pemangkasan anggaran MBG hingga Rp40 triliun, yang diusulkan oleh BGN, menimbulkan kecemasan di kalangan mitra di Jawa Timur, yang khawatir akan dampak dari pengurangan anggaran tersebut terhadap pelaksanaan program di lapangan. Purbaya menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak akan mengurangi jumlah makanan bergizi yang diterima oleh para penerima manfaat.
Oleh karena itu, meskipun Purbaya pastikan anggaran MBG bakal dipangkas signifikan [titlebase], ia berkomitmen untuk memastikan bahwa program ini tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dengan evaluasi yang dilakukan setiap dua bulan, diharapkan penggunaan anggaran dapat diawasi secara ketat dan setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti.
Dalam rangka memastikan keberlanjutan program, Purbaya juga merencanakan pengawasan yang lebih ketat dari pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah. Ini merupakan langkah penting untuk menjaga agar anggaran yang dipangkas tetap memberikan hasil yang positif bagi masyarakat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
