Sorot Indonesia – Mojokerto, 22 Juni 2026 – Gabungan mahasiswa soroti sengkarut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sebut anggaran jadi bancakan penguasa. Aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya berlangsung di depan gedung DPRD Kota Mojokerto. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan delapan poin tuntutan, termasuk mendesak evaluasi total terhadap kedua program tersebut.
Aksi dimulai sekitar pukul 16.00 WIB, dengan puluhan mahasiswa membentangkan poster yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa poster bertuliskan ‘Kemunduran Indonesia’, ‘Adili Prabowo Gibran’, dan ‘Hentikan Semua Proyek Pemerintah yang Merugikan Masyarakat’ jelas mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap program MBG dan KDMP.
Ketegangan terjadi saat mahasiswa berusaha memaksa masuk ke dalam gedung DPRD, yang membuat petugas kepolisian harus berusaha menghalau mereka. Namun, situasi mereda ketika Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, bersama Wakil Ketua Hadi Prayitno menemui para pengunjuk rasa. Dalam dialog tersebut, Ery Purwanti menyatakan dukungannya terhadap evaluasi total program MBG dan KDMP, yang dinilai tidak berjalan sesuai harapan.
“Kami akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada DPR RI. Terkait 8 poin yang disampaikan, kami sepakat agar dikaji ulang sebelum diterapkan,” ungkap Ery di hadapan mahasiswa. Politisi dari PDIP ini menyoroti bahwa meskipun program tersebut dirancang dengan tujuan yang baik, pelaksanaannya di daerah sering kali tidak memuaskan.
Delapan tuntutan yang diajukan oleh Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya termasuk:
- Menolak revisi UU Nomor 5 Tahun 2026 tentang Polri.
- Hentikan sementara dan evaluasi total MBG dan KDMP.
- Tegakkan amanat UUD 1945 pasal 33 secara berdaulat.
- Perkuat kemandirian ekonomi lokal dan nasional.
- Usut tuntas dugaan penyuapan BPK.
- Usut ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan pangan.
- Reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesuai kompetensi.
- Kembalikan kepercayaan publik.
Salah satu orator dalam aksi tersebut, M Nur Fadilah, selaku Ketua PC PMII Mojokerto, menegaskan bahwa program MBG dan KDMP merupakan program populis yang justru merugikan rakyat. “Kita melihat adanya kebobrokan tata kelola MBG dan kesiapan KDMP yang tidak sesuai harapan. Ini semua harus dihentikan dan dievaluasi,” tegasnya.
Sementara itu, aksi mahasiswa di Universitas Hasanuddin (Unhas) juga mengundang perhatian. Meskipun ada laporan bahwa 28 mahasiswa diancam drop out karena menolak program yang sama, pihak Unhas membantah kabar tersebut. Namun, beberapa mahasiswa tetap melaporkan bahwa mereka menghadapi ancaman dari pihak fakultas.
Gabungan mahasiswa soroti sengkarut program MBG dan KDMP, sebut anggaran jadi bancakan penguasa, mencerminkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Mereka menuntut agar anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat tidak dipergunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dengan adanya aksi ini, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan aspirasi mahasiswa dan melakukan evaluasi mendalam terhadap program-program yang dianggap tidak efektif dan merugikan masyarakat.
Disclaimer: Artikel ini dibuat dengan bantuan AI Gemini/ChatGPT yang dimodifikasi oleh editor untuk kenyamanan pembaca.
